PPG: Ketika Sertifikasi Guru Jadi Ujian Kesabaran, Bukan Kualitas

Dalam sistem pendidikan Indonesia, sertifikat pendidik kini bukan lagi sekadar pelengkap. Ia telah menjadi tiket legalitas—syarat untuk menerima tunjangan, naik pangkat, bahkan sekadar dianggap sah sebagai guru. Namun bagi ribuan guru di lapangan, memperoleh sertifikasi ini bukan hanya persoalan akademik. Ini soal bertahan dalam sistem yang makin asing dan membebani.

PPG dan Beban yang Tak Terlihat

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) memang dirancang untuk meningkatkan kompetensi. Tujuannya: memastikan setiap guru punya standar kemampuan yang seragam. Tapi dalam pelaksanaannya, banyak guru merasa PPG justru menjauh dari semangat pembinaan. Ia berubah menjadi proses seleksi yang tak ramah terhadap realita lapangan.

Salah satu titik berat masalah bukan pada materinya, melainkan pada cara penyampaian dan teknologi yang digunakan. Di tengah euforia digitalisasi pendidikan, PPG justru menjadi momok bagi banyak guru yang gagap teknologi.

Ketika Teknologi Jadi Rintangan: Masalah SEB dan Gagap Digital

Ujian PPG kini banyak dilakukan secara daring melalui sistem Safe Exam Browser (SEB)—aplikasi khusus yang mengunci akses komputer selama ujian berlangsung. Ini dirancang untuk mencegah kecurangan. Tapi pada praktiknya, SEB justru jadi jebakan bagi banyak guru.

Guru-guru yang terbiasa dengan papan tulis dan modul cetak harus tiba-tiba menavigasi dunia digital yang asing: mengunduh installer SEB, mengikuti tutorial konfigurasi, menghadapi error yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Kata-kata seperti “token expired,” “server timeout,” atau “SEB version mismatch” menjadi momok harian menjelang ujian.

Di banyak daerah, terutama di luar kota besar, akses terhadap pelatihan teknologi sangat minim. Banyak guru terpaksa mengandalkan anak-anak mereka untuk sekadar membantu login. Beberapa bahkan gagal ikut ujian bukan karena tak menguasai materi, tapi karena gagal memahami cara masuk ke ruang ujian digital.

Misal ini terjadi “Kami belajar malam-malam, sambil mengajar pagi harinya. Saat hari ujian tiba, SEB saya error. Sudah minta tolong ke operator sekolah, tetap tidak bisa. Akhirnya saya tidak ikut.”

Ironisnya, kegagalan itu dicatat sebagai tidak kompeten.

PPG Seharusnya Membina, Bukan Menyaring yang Bisa Melek Teknologi

Inilah paradoks PPG hari ini: yang dinilai adalah kesiapan teknis, bukan kapasitas mendidik. Guru yang sudah 20 tahun mengajar dianggap “belum profesional” karena tidak bisa menyelesaikan ujian daring. Padahal, mereka lah yang selama ini membentuk karakter anak-anak di ruang kelas.

Pertanyaannya, apakah seorang guru yang kesulitan membuka SEB lantas tidak layak mengajar? Apakah sertifikasi ini benar-benar mengukur kompetensi, atau hanya menjadi indikator siapa yang mampu bertahan dalam sistem digital yang kaku?

Pendidikan harusnya inklusif. Jika digitalisasi pendidikan tidak dibarengi pelatihan yang merata, maka itu hanya akan menciptakan jurang baru—antara guru yang siap secara teknis dan guru yang dipaksa mengejar sistem yang tak pernah dikenalkan.

Mengorbankan Kesehatan, Waktu, dan Energi

Tekanan tidak hanya datang dari teknologi. Guru-guru peserta PPG tetap harus menjalankan tugas mengajar sehari-hari. Mereka harus mengatur waktu antara mengoreksi tugas murid, mengisi laporan administrasi, ikut pelatihan daring, dan mempersiapkan ujian. Tak sedikit yang mengalami kelelahan fisik dan mental.

Beberapa guru bahkan mengambil cuti tanpa gaji, hanya agar bisa fokus pada pelaksanaan PPG. Tapi ketika hasilnya nihil karena kendala teknis, rasa frustasi tak bisa dihindari. Di sinilah banyak guru mulai mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya PPG ini?

Pendidikan Butuh Sistem yang Manusiawi

Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari manusia yang menjalankannya. Dan manusia punya batas. Ketika sistem dirancang tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan geografis guru, maka yang terjadi bukan peningkatan mutu, melainkan pengurasan semangat.

PPG semestinya menjadi ruang pembinaan, bukan penyaringan brutal. Negara seharusnya hadir memberikan pelatihan teknologi, bimbingan teknis, bahkan alternatif metode ujian yang lebih inklusif. Bukan menuntut standar tinggi di tengah fasilitas yang rendah.

Menata Ulang, Bukan Menyalahkan

Ini bukan soal menolak peningkatan kualitas guru. Tapi menuntut keadilan dalam prosesnya. Teknologi seharusnya membantu, bukan menghambat. Jika PPG terus berlangsung seperti sekarang, maka yang tersingkir bukan guru yang malas belajar, melainkan guru yang tak diberi kesempatan untuk belajar dengan benar.

Pendidikan Indonesia tidak butuh guru yang jago SEB, tapi guru yang paham murid. Tidak butuh sertifikasi yang menyulitkan, tapi sistem yang memberdayakan.

Dan mungkin, sudah waktunya kita bertanya kembali: apakah PPG sedang membangun masa depan pendidikan, atau justru melupakan siapa yang selama ini menjaga fondasinya?