Guru Jangan Dikorbankan Demi Program Populer: MBG Bisa Jalan Tanpa Mengorbankan Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat baik. Tidak ada yang menolak anak-anak makan dengan layak di sekolah. Anak yang kenyang memang lebih siap belajar. Masalahnya, niat baik itu berubah jadi luka ketika dananya justru diambil dari anggaran pendidikan, sementara jutaan guru masih hidup di bawah garis layak.

Fakta di lapangan jelas. Ratusan ribu guru honorer digaji di bawah upah minimum. Ada yang puluhan tahun mengajar tapi masih harus jadi buruh sampingan. Ada yang gajinya bahkan tidak cukup untuk bayar listrik. Di saat yang sama, pemerintah mengalokasikan sepertiga anggaran pendidikan untuk MBG dan mengangkat puluhan ribu pegawai dapur menjadi PPPK lebih cepat dari guru yang sudah mengabdi lama.

Di sinilah rasa keadilan publik diuji.

Masalahnya Bukan MBG, Tapi Cara Membiayainya

Yang perlu ditegaskan sejak awal: masalahnya bukan pada MBG, melainkan dari mana uangnya diambil dan siapa yang diprioritaskan.

Anggaran pendidikan seharusnya dipakai untuk:

• gaji dan kesejahteraan guru
• kegiatan belajar mengajar
• fasilitas sekolah
• beasiswa siswa miskin

Ketika dana itu dialihkan ke program makan, dampaknya langsung terasa. Gaji guru telat. Pagu daerah menyusut. Guru honorer makin ditekan. Ini bukan asumsi, tapi pengakuan para guru sendiri di berbagai daerah.

Ironisnya, negara justru menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah mampu menyejahterakan pekerja, terbukti dengan cepatnya pengangkatan pegawai dapur MBG menjadi PPPK. Kalau itu bisa dilakukan dalam hitungan bulan, mengapa guru harus menunggu puluhan tahun?

Guru Adalah Fondasi, Bukan Pelengkap

Tidak ada pendidikan tanpa guru. Sekuat apa pun program bantuan, tidak akan bermakna jika yang mengajar hidup dalam kecemasan ekonomi.

Anak-anak boleh mendapat satu porsi makan hari ini, tapi mereka butuh guru yang fokus, sehat, dan dihargai setiap hari. Guru yang kelelahan karena harus kerja sampingan, atau stres karena gaji dipotong, tidak bisa maksimal mendidik.

Kalau negara serius ingin mencerdaskan bangsa, maka menyejahterakan guru bukan pilihan, tapi kewajiban.

MBG Tetap Bisa Jalan, Tanpa Mengorbankan Guru

Solusinya bukan menghentikan MBG, tapi memperbaiki desain kebijakan. Ada beberapa langkah yang masuk akal dan adil:

1. Pisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan inti
   MBG bisa dibiayai dari anggaran kesehatan, perlindungan sosial, atau pos khusus lintas kementerian. Jangan ditumpangkan ke pendidikan.
2. Prioritaskan guru honorer lebih dulu untuk status PPPK
   Guru yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun harus menjadi prioritas nasional, bukan justru didahului profesi lain.
3. Tetapkan standar gaji minimum nasional untuk guru honorer
   Tidak boleh ada guru digaji ratusan ribu rupiah. Negara harus hadir, bukan menyerahkan ke kemampuan daerah.
4. Libatkan daerah dan sekolah dalam pengawasan MBG
   Supaya tidak ada pemborosan, keracunan, atau proyek yang asal jalan.

Dengan langkah ini, MBG tetap berjalan, anak-anak tetap makan, dan guru tidak dikorbankan.

Soal Kemauan Politik, Bukan Kekurangan Uang

Banyak pihak sudah menghitung: dana MBG sebenarnya cukup untuk memperbaiki gaji jutaan guru honorer sekaligus. Artinya, ini bukan soal negara tidak mampu, tapi soal kemauan politik dan skala prioritas.

Kalau pemerintah bisa bergerak cepat untuk program unggulan, seharusnya bisa lebih cepat lagi untuk orang-orang yang setiap hari berdiri di depan kelas, mengajar dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak.

Penutup

MBG dan kesejahteraan guru tidak harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan bersama jika pemerintah mau mendengar suara guru dan berani menata ulang anggaran secara adil.

Jangan sampai negara memberi makan anak-anak hari ini, tapi mengorbankan masa depan pendidikan mereka karena gurunya dibiarkan terlantar.

Karena pada akhirnya, makanan habis dalam beberapa jam, tapi pendidikan menentukan hidup seseorang seumur hidup.

Daftar Referensi

1. ABC Indonesia.
   “‘Sangat Melukai Hati Guru’: Sepertiga Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk MBG.”
   Ditulis oleh Hellena Souisa, dipublikasikan Februari 2026.
   Sumber utama mengenai dampak pengalihan anggaran pendidikan ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kesaksian guru honorer di berbagai daerah.
2. Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS).
   Policy Brief MBG dan Anggaran Pendidikan, Januari 2026.
   Menyajikan analisis anggaran MBG, perbandingan alternatif penggunaan dana, serta potensi peningkatan kesejahteraan guru honorer.
3. Survei IDEAS & GREAT Edunesia (2025).
   Data tentang kondisi gaji guru honorer di Indonesia, termasuk persentase guru dengan penghasilan di bawah upah minimum.
4. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
   Paparan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Februari 2026.
   Berisi data dan temuan lapangan terkait keterlambatan gaji guru, rendahnya penghasilan PPPK di daerah tertentu, serta dampak kebijakan anggaran.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
   APBN 2026 dan Anggaran Fungsi Pendidikan.
   Data resmi mengenai total anggaran pendidikan nasional, persentase terhadap APBN, serta alokasi lintas fungsi.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (4).
   Mengatur kewajiban negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan.
7. Watchdoc Media.
   Dokumenter dan video testimoni guru honorer (kasus Agustinus Nitbani, NTT).
   Digunakan sebagai sumber narasi lapangan mengenai realitas kesejahteraan guru honorer.
8. Pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN).
   Keterangan Kepala BGN Dadan Hindayana kepada media, Februari 2026.
   Menjelaskan posisi BGN sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan MBG.