SD Negeri Sepi Peminat, Saatnya Evaluasi Bukan Buka Sekolah Baru

Oleh: Muhammad Hafiz Ansyari

Fenomena SD negeri yang hanya menerima satu murid pada tahun ajaran baru 2025/2026 bukan sekadar berita ganjil — ini adalah alarm keras bagi dunia pendidikan dasar di Indonesia. Dari Kudus hingga Solo, fakta bahwa sekolah negeri hanya kedatangan satu siswa menggambarkan hilangnya kepercayaan publik secara perlahan tapi nyata.

Tapi ironisnya, di tengah kondisi seperti ini, pemerintah justru sibuk membuka “Sekolah Rakyat” — narasi baru yang terdengar indah, tapi berpotensi memperpanjang daftar masalah jika tak dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem sekolah yang sudah ada.

Sekolah Negeri Terancam Sepi? Ini Bukan Sekadar Angka

SD Negeri 1 Wates Kudus dan SDN 27 Kauman Solo hanya menerima satu murid tahun ini. Anak-anak ini bahkan harus digabungkan dengan kelas atas agar tidak belajar sendiri. Ini bukan kasus satu atau dua lokasi. Media mencatat tren ini terjadi di banyak wilayah lain.

Apa yang sebenarnya terjadi?
Apakah jumlah anak usia sekolah berkurang drastis? Atau orang tua sudah benar-benar tak percaya pada kualitas sekolah negeri?

Jawabannya bukan satu, tapi kombinasi keduanya.
Pengamat pendidikan Ina Liem menekankan pentingnya survei data kependudukan, tren migrasi siswa, hingga transparansi pengelolaan dana sekolah. Artinya, ini soal persepsi dan realitas yang saling menguatkan: fasilitas tak berkembang, kualitas stagnan, dan isu korupsi menurunkan minat.

Sekolah Swasta Jadi Pilihan? Tak Mengherankan

Sekolah swasta, meski tidak bisa digeneralisasi selalu unggul, memiliki satu keunggulan besar: mereka bertahan karena kepercayaan.
Biaya dari orang tua adalah nyawa mereka, dan karena itu kualitas harus dijaga. Guru-gurunya tidak disubsidi negara, jadi standar kerja juga seringkali lebih kompetitif.

Maka jangan heran kalau makin banyak orang tua memilih jalur ini, meskipun harus keluar biaya lebih.

Lalu Mengapa Malah Bikin Sekolah Rakyat?

Alih-alih memperkuat sekolah yang sudah ada, pemerintah justru membuat “Sekolah Rakyat” — program baru yang katanya gratis dan ramah siswa.
Tapi dalam logika publik:
🔸 Kalau sekolah negeri saja kosong, kenapa bikin sekolah baru?
🔸 Apakah ini bentuk baru dari ‘pengalihan isu’?
🔸 Apakah Sekolah Rakyat akan benar-benar mengatasi masalah utama atau justru menumpuk beban baru?

Tanpa pembenahan sistemik di sekolah negeri, Sekolah Rakyat hanya jadi tempelan solusi yang terlihat cepat tapi rapuh.

Apa Solusinya?

✅ Audit menyeluruh sekolah negeri — dari kualitas guru, sarana prasarana, hingga manajemen.
✅ Perbaiki persepsi publik lewat program nyata, bukan kampanye kosong.
✅ Berikan otonomi dan insentif bagi sekolah negeri untuk berinovasi.
✅ Libatkan komunitas orang tua secara aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Kesimpulan: Jangan Takut “Menerima Kenyataan”

Ini bukan soal mempertentangkan sekolah negeri vs sekolah swasta. Ini soal kepercayaan masyarakat yang sedang terkikis.
Dan membangun kembali kepercayaan itu tidak bisa dengan sekadar mengganti label, nama program, atau mengecat ulang gedung. Butuh kejujuran, data yang akurat, dan aksi yang konsisten.

Kalau sekolah negeri ingin tetap hidup, maka ia harus bisa membuktikan:
“Kami layak dipercaya kembali.”