MBG Rp 223,5 Triliun: Cukupkah Harga Menu Menjamin Gizi Anak Sekolah?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi perbincangan hangat. Di DPR, kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi penguatan gizi anak lewat skema cross cutting policy dalam APBN 2026. Anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun dialokasikan, dan sekitar Rp 223,5 triliun di antaranya berkaitan dengan MBG.

Secara angka, ini terlihat besar. Target penerima manfaatnya pun tidak main-main, hampir 84 juta orang, mayoritas anak sekolah. Namun, di luar debat soal alokasi anggaran dan istilah teknis kebijakan, ada pertanyaan yang lebih mendasar dan terasa dekat dengan orang tua: seperti apa sebenarnya menu yang diterima anak-anak? Apakah sudah memenuhi standar gizi sekolah? Dan apakah harga menu MBG realistis untuk kualitas yang diharapkan?

Antara Standar Gizi dan Isi Kotak Makan

Di beberapa sekolah di Banjarmasin selama Ramadan, misalnya, menu MBG yang dibagikan terdiri dari variasi seperti telur rebus, kroket, roti abon, buah pir. Di hari lain ada keripik tempe, donat kentang, buah apel. Ada juga kacang goreng, brownies, roti pandan, pisang ambon. Beberapa hari lain menunya kacang koro, pai susu, risol, lengkeng. Bahkan ada telur bebek, roti abon, kacang koro, dan jeruk.

Sekilas terlihat beragam. Ada protein hewani seperti telur, ada buah, ada camilan berbasis kacang. Namun jika dilihat lebih dalam, komposisinya cenderung dominan pada makanan ringan dan olahan tepung. Gorengan, kue, roti manis, dan camilan cukup sering muncul.

Pertanyaannya bukan soal enak atau tidak. Anak-anak tentu senang mendapat brownies atau donat. Tapi apakah ini sudah memenuhi prinsip gizi anak yang seimbang?

Dalam standar gizi sekolah, satu porsi ideal biasanya terdiri dari sumber karbohidrat (nasi atau pengganti), protein hewani atau nabati, sayur, dan buah. Komposisinya juga dihitung berdasarkan kebutuhan kalori dan zat gizi sesuai usia. Anak SD berbeda kebutuhannya dengan anak SMA.

Jika satu kotak makan hanya berisi roti abon, donat kentang, dan buah, asupan proteinnya bisa jadi minim. Jika terlalu sering berupa gorengan atau makanan tinggi gula, risiko kelebihan kalori kosong juga meningkat. Di sisi lain, jika menu dirancang sebagai tambahan nutrisi selama Ramadan, porsinya tentu lebih kecil. Tapi tetap saja, standar gizi sekolah seharusnya jadi rujukan utama.

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ia membawa misi memperbaiki gizi anak secara sistemik. Artinya, kualitas menu harus konsisten, bukan hanya variasi nama makanan.

Harga Menu MBG: Realistis atau Terlalu Ketat?

Isu berikutnya adalah harga menu MBG. Publik memang tidak selalu tahu detail biaya per porsi di setiap daerah. Namun banyak pihak menyebut angka kisaran belasan ribu rupiah per anak per hari sebagai patokan.

Mari kita hitung sederhana. Jika satu porsi ideal terdiri dari nasi, ayam atau telur, sayur, buah, dan mungkin susu, biaya bahan bakunya saja sudah cukup besar. Harga telur, ayam, sayur, dan buah berbeda-beda di tiap daerah. Di kota besar, harga cenderung lebih mahal. Di daerah terpencil, ongkos distribusi bisa melonjak.

Dengan harga menu MBG yang terlalu ketat, penyedia makanan bisa terdorong memilih bahan yang lebih murah dan tahan lama. Akhirnya yang muncul adalah roti, gorengan, atau makanan olahan yang lebih praktis. Ini bukan soal niat buruk, tapi soal ruang fiskal yang tersedia.

Jika targetnya hampir 84 juta penerima, maka selisih Rp 1.000 per porsi saja bisa berdampak triliunan rupiah pada APBN 2026. Di sinilah dilema muncul. Pemerintah ingin menjangkau sebanyak mungkin anak, tetapi kualitas gizi juga tidak boleh dikorbankan.

Debat tentang cross cutting policy dan strategi alokasi anggaran memang penting. Namun bagi orang tua, ukuran keberhasilan MBG jauh lebih sederhana: apakah anaknya mendapat makanan yang benar-benar bergizi, cukup porsinya, dan aman dikonsumsi?

Kota dan Pelosok: Apakah Sama Rasanya?

Implementasi MBG juga berpotensi berbeda antara daerah perkotaan dan pelosok. Di kota besar, akses ke bahan pangan relatif mudah. Vendor katering lebih banyak. Pengawasan mungkin lebih ketat karena sorotan media lebih besar.

Di daerah terpencil, tantangannya berbeda. Distribusi bahan segar bisa terhambat. Harga sayur dan buah bisa lebih mahal karena ongkos transportasi. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas penyimpanan atau dapur memadai.

Bisa jadi di satu kota, anak-anak menerima nasi, ayam, sayur bayam, dan potongan pepaya. Sementara di wilayah lain, menunya lebih sederhana, misalnya roti dan telur rebus tanpa sayur. Secara nominal anggaran mungkin sama, tetapi daya beli dan kualitas riilnya berbeda.

Jika MBG ingin menjadi program nasional yang adil, standar gizi sekolah harus diterjemahkan secara fleksibel namun setara. Artinya, boleh menyesuaikan bahan lokal, tetapi nilai gizinya setara. Di daerah pesisir, misalnya, ikan lokal bisa jadi sumber protein utama. Di wilayah pertanian, sayur segar bisa lebih melimpah.

Tanpa panduan teknis yang detail dan pengawasan yang konsisten, ketimpangan antar wilayah bisa melebar. Program yang diniatkan untuk memperkuat gizi anak justru berisiko menghasilkan standar yang tidak seragam.

Lebih dari Sekadar Anggaran

DPR menegaskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG adalah strategi kebijakan. Dari sisi tata kelola APBN 2026, ini disebut sebagai langkah yang sah dan terukur. Namun diskusi seharusnya tidak berhenti pada angka Rp 223,5 triliun.

Ada beberapa hal yang layak jadi perhatian serius.

Pertama, standar gizi harus jelas dan terukur. Bukan hanya daftar menu, tetapi komposisi kalori, protein, serat, dan mikronutrien. Sekolah dan penyedia makanan perlu panduan teknis yang sederhana tapi tegas.

Kedua, transparansi harga menu MBG. Publik perlu tahu berapa biaya per porsi dan bagaimana perhitungannya. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai apakah harga tersebut realistis untuk kualitas yang dijanjikan.

Ketiga, sistem pengawasan. Bukan hanya soal kebocoran anggaran, tetapi juga kualitas makanan. Apakah makanan sampai dalam kondisi baik? Apakah porsinya sesuai? Apakah anak benar-benar mengonsumsinya atau justru terbuang?

Keempat, evaluasi berkala berbasis data. Misalnya, apakah ada perbaikan indikator gizi anak setelah satu tahun berjalan? Apakah angka anemia atau stunting pada usia sekolah menurun?

Program Makan Bergizi Gratis punya potensi besar. Ia bisa menjadi fondasi penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Namun keberhasilannya tidak ditentukan oleh istilah kebijakan atau besarnya angka di dokumen APBN.

Pada akhirnya, ukuran paling nyata ada di meja makan anak sekolah. Di sana, dalam satu kotak berisi nasi, lauk, sayur, dan buah, masa depan gizi anak dipertaruhkan. DPR dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berubah menjadi asupan yang layak, bukan sekadar program yang terlihat besar di atas kertas.

Daftar Pustaka

CNBC Indonesia. 2026. “DPR: MBG Pakai Dana Pendidikan Itu Strategi Cerdas, Layak Diapresiasi.” 26 Februari 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 2026. Pernyataan Komisi XI terkait alokasi anggaran pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2026. Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.

Badan Pangan Nasional. 2025. Panel Harga Pangan Nasional. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. Profil Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Indonesia. Jakarta: BPS.

UNICEF Indonesia. 2022. The State of Children in Indonesia: Nutrition and Food Security Overview. Jakarta: UNICEF Indonesia.

World Health Organization (WHO). 2020. School Feeding Programs and Child Nutrition Guidelines. Geneva: WHO.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Dukungan Gizi di Sekolah. Jakarta.

---